Bojonegoro, Jawa Timur. //1 Mei 2026 —yang diperingati sebagai Hari Buruh hanyalah satu hari tenang di tengah rutinitas yang melelahkan. Namun, di balik pintu-pintu rumah yang tertutup, ada percakapan sunyi yang terus berulang di atas meja makan: sebuah kalkulasi rumit tentang bagaimana upah bulan ini bisa cukup hingga tanggal satu berikutnya.

Di kota ini, persoalan buruh telah bergeser dari sekadar tuntutan di jalanan menjadi realitas statistik yang getir: bekerja penuh waktu ternyata belum tentu cukup untuk hidup layak.

Secara formal, posisi buruh Bojonegoro terlihat tidak buruk. UMK 2025 berada di angka Rp2.525.132, dan rata-rata upah riil saat ini sudah sedikit melampaui itu, yakni di kisaran Rp2,75 juta per bulan. Namun, ketika angka-angka ini dibenturkan dengan biaya hidup yang terus mendaki, daya beli mulai kehilangan makna.

Matematika yang Tak Pernah Bertemu

Jika menggunakan kacamata rata-rata pengeluaran per kapita di Bojonegoro yang mencapai Rp1.188.988 per bulan, maka matematika upah akan menemui jalan buntu.

Mari kita lihat realitasnya:

1. 1 Orang: membutuhkan sekitar Rp1,18 juta per bulan (upah Rp2,75 juta masih menyisakan ruang).

2. 3 Orang (keluarga kecil): membutuhkan sekitar Rp3,56 juta per bulan.

3. 4 Orang: membutuhkan sekitar Rp4,75 juta per bulan.

Di titik inilah jarak antara upah dan kebutuhan hidup menjadi nyata. Upah rata-rata Rp2,75 juta mungkin cukup untuk menghidupi diri sendiri, tetapi “patah” saat harus menopang sebuah keluarga.

Artinya, seorang buruh di Bojonegoro sulit menjadi tulang punggung tunggal tanpa melibatkan anggota keluarga lain untuk bekerja atau berutang guna menutupi kekurangan.

Setengah Pendapatan Habis untuk Makan
Struktur pengeluaran masyarakat mempertegas betapa tipisnya batas kesejahteraan.

Di Jawa Timur, rata-rata rumah tangga menghabiskan 50,45% pendapatannya hanya untuk makanan (sekitar Rp715.989), sementara kebutuhan non-makanan hanya tersisa 49,55% (Rp703.152).

Dalam perspektif ekonomi, kondisi ini merupakan indikator penting. Semakin besar porsi pendapatan yang habis untuk kebutuhan dasar seperti makanan, semakin rendah tingkat kesejahteraan.

Buruh masih berada pada tahap bertahan—memenuhi kebutuhan dasar—bukan pada tahap membangun kesejahteraan atau menabung untuk masa depan.

Akar Masalah: Jebakan Sektor Informal

Persoalan upah tidak muncul begitu saja, melainkan berakar pada struktur tenaga kerja.

1. Dari 23,80 juta pekerja di Jawa Timur, mayoritas (61,73%) masih berada di sektor informal.

2. Di Bojonegoro, sektor pertanian menyerap 32,08% tenaga kerja.

3. Sebanyak 39,41% pekerja hanya berpendidikan SD ke bawah.

Struktur ini menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja berada di sektor dengan produktivitas rendah dan keterampilan terbatas. Dampaknya jelas: upah sulit meningkat secara signifikan.

Paradoks di Tanah Migas

Ada ironi yang menyelimuti Bojonegoro. Sebagai daerah dengan kekayaan sektor migas, manfaatnya tidak otomatis dirasakan oleh tenaga kerja lokal. Industri migas bersifat padat modal dan hanya menyerap sedikit tenaga kerja terampil.

Sementara itu, mayoritas masyarakat tetap bergantung pada pertanian dan usaha kecil yang rentan. Meskipun tingkat pengangguran terbuka relatif rendah, yakni 3,88%, kondisi ini menyembunyikan fenomena working poor—orang yang bekerja penuh waktu tetapi tetap hidup dalam keterbatasan ekonomi.

Lingkaran Kenaikan yang Tak Memutus Rantai

Hari Buruh di Bojonegoro kini menjadi siklus yang berulang:

1. Tuntutan disuarakan.

2. Negosiasi berlangsung.

3. Kenaikan UMK diumumkan.

Namun, bagi buruh yang berhadapan langsung dengan harga kebutuhan pokok dan biaya pendidikan, kenaikan tersebut sering terasa seperti berlari di atas treadmill—terus bergerak tanpa benar-benar maju.

Data tahun 2026 kembali menunjukkan kenyataan pahit:
1. Upah rata-rata naik ke sekitar Rp2,7 juta.

2. Kebutuhan keluarga telah melesat ke kisaran Rp3,5 hingga Rp4,7 juta.

Selama struktur ekonomi masih didominasi sektor informal dan produktivitas rendah, kesejahteraan akan tetap menjadi bayangan yang terus menjauh.

Karena itu, pertanyaan yang lebih penting bukan lagi seberapa besar kenaikan upah tahun depan, melainkan sampai kapan upah hanya cukup untuk bertahan hidup—bukan untuk membangun kehidupan yang layak.

Di Bojonegoro, tanpa perubahan nyata dalam perlindungan tenaga kerja dan peningkatan kualitas pekerjaan, Hari Buruh akan terus menjadi pengingat bahwa bekerja keras saja belum tentu cukup untuk keluar dari lingkaran hidup yang serba pas-pasan. (*)