BOJONEGORO — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro menyatakan siap meneruskan tuntutan yang disampaikan Paguyuban Relawan Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada pemerintah pusat. Komitmen tersebut disampaikan setelah sekitar 1.000 relawan menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Bojonegoro, Jalan Veteran, Senin (22/6/2026).
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan lima tuntutan terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka menegaskan dukungan terhadap keberlanjutan program yang dinilai penting untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, terutama kelompok rentan.
Koordinator Paguyuban Relawan MBG, Heli Supangat, mengatakan Program MBG merupakan bagian dari pemenuhan hak dasar anak-anak Indonesia untuk memperoleh asupan gizi yang layak. Program itu juga dinilai berkontribusi dalam upaya menekan angka malnutrisi dan stunting, khususnya bagi anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
"Yang kami perjuangkan bukan penghentian program, tetapi keberlanjutan Program MBG dengan tata kelola yang lebih baik. Tolong sampaikan tuntutan kami sampai ke pemerintah pusat," ujar Heli dalam orasinya.
Selain mendukung keberlanjutan program, para relawan mendesak aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan, untuk mengusut tuntas dugaan penyimpangan maupun tindak korupsi dalam pelaksanaan Program MBG.
Mereka meminta proses penegakan hukum dilakukan secara transparan serta menindak pihak-pihak yang diduga memanfaatkan program kesejahteraan masyarakat demi kepentingan pribadi.
Relawan juga meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi dan audit menyeluruh terhadap tata kelola Program MBG. Evaluasi tersebut meliputi rantai pasok bahan pangan, pengelolaan dapur penyedia makanan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga penerapan standar kebersihan, sanitasi, dan keamanan pangan.
Menurut mereka, langkah tersebut diperlukan untuk menjamin kualitas makanan yang diterima para penerima manfaat.
Tak hanya itu, massa mendorong adanya keterlibatan publik dalam pengawasan program. Pemerintah diminta membuka ruang partisipasi bagi masyarakat, ahli gizi, dan mahasiswa untuk ikut memantau distribusi serta pelaksanaan Program MBG agar tepat sasaran dan memenuhi standar Angka Kecukupan Gizi (AKG).
Aspirasi para relawan diterima langsung oleh sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Bojonegoro. Mereka antara lain Wakil Ketua I Sahudi, Wakil Ketua III Hj. Mitroatin, Ketua Komisi B Sally Atyasasmi, anggota alat kelengkapan dewan Sudiyono, serta sejumlah anggota dewan lainnya.
Pernyataan sikap yang telah disusun secara tertulis kemudian diserahkan kepada para anggota DPRD untuk ditandatangani di hadapan peserta aksi. Penandatanganan itu dilakukan sebagai bentuk dukungan untuk membawa aspirasi masyarakat ke tingkat pemerintah pusat.
Wakil Ketua III DPRD Bojonegoro, Hj. Mitroatin, memastikan lembaganya akan memfasilitasi tuntutan tersebut.
"Kami DPRD Bojonegoro di bawah kepemimpinan Bapak Abdulloh Umar siap memfasilitasi. Hari ini juga akan kami kirim tuntutan massa kepada Pemerintah Pusat," kata Mitroatin.
Sekitar seribu peserta aksi datang dengan membawa perangkat pengeras suara dan poster berisi berbagai tuntutan. Suasana sempat diwarnai lantunan lagu "Mas Bahlil Ganteng" yang membuat sebagian peserta berjoget bersama. Meski demikian, jalannya aksi tetap berlangsung tertib.
Setelah perwakilan massa diterima untuk berdialog di Ruang Manggala II DPRD Bojonegoro, Heli Supangat meminta seluruh peserta aksi kembali ke kelompok masing-masing dan membubarkan diri secara tertib.
Aksi yang mendapat pengawalan aparat kepolisian dan pihak terkait lainnya itu berlangsung aman dan kondusif hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai.(*)